Pengurusan Izin PBG Cepat dan Mudah

Jasa Persetujuan Bangunan Gedung Terpercaya untuk Proyek Anda

Membangun gedung bukan hanya soal desain dan konstruksi, tetapi juga tentang memastikan semua legalitas terpenuhi. Itulah mengapa penting untuk bekerja sama dengan Jasa Persetujuan Bangunan Gedung Terpercaya. Dengan pengalaman luas dalam pengurusan izin, kami siap membantu Anda dalam setiap langkah, dari konsultasi awal hingga penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kami mengerti bahwa waktu adalah hal yang berharga dalam proyek konstruksi, sehingga kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Pengurusan Izin PBG Cepat dan Mudah

Kami tahu bahwa proses pengurusan izin sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Namun, dengan dukungan tim ahli kami, pengurusan izin PBG menjadi jauh lebih mudah. Kami menyediakan layanan Pengurusan Izin PBG Cepat dan Mudah yang dirancang untuk meminimalkan stres Anda dalam menghadapi birokrasi. Dari pengumpulan dokumen hingga proses persetujuan, kami akan memastikan semuanya berjalan lancar sehingga Anda bisa fokus pada aspek lain dari proyek Anda.

Pengurusan PBG Profesional untuk Hasil Terbaik

Dalam dunia konstruksi, kepatuhan terhadap peraturan adalah kunci keberhasilan. Layanan Pengurusan PBG Profesional yang kami tawarkan memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi secara menyeluruh. Dengan tim yang berpengalaman dan memahami seluk-beluk regulasi, kami memberikan solusi yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Kepercayaan dan kepuasan klien adalah prioritas utama kami, itulah mengapa banyak pengembang dan kontraktor mempercayakan pengurusan izin mereka kepada kami.

Hubungi Kami untuk Memulai Pengurusan PBG Anda

Jika Anda sedang merencanakan pembangunan gedung, jangan biarkan proses perizinan menjadi penghalang. Percayakan Jasa Persetujuan Bangunan Gedung Terpercaya kami untuk mengurus semua yang Anda butuhkan. Dengan Pengurusan Izin PBG Cepat dan Mudah serta layanan Pengurusan PBG Profesional, kami siap membantu Anda mencapai tujuan proyek Anda dengan cara yang efisien dan tanpa hambatan. Hubungi kami hari ini untuk konsultasi dan temukan betapa mudahnya mengurus PBG dengan bantuan tim ahli kami.

Syarat PBG yang kami kerjakan ;

1.  Pembuatan Gambar bangunan PBG
2.  Dokumen Lingkungan (UKL-UPL, AMDAL)
3.  In Gang (Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan)
4.  SLF

Persyaratan yang disiapkan Klien :

1.  Copy sertifikat tanah
2.  Copy PBB terbaru
3.  Copy KTP Pemohon
4.  Copy NPWP Pemohon
5.  Gambar Site Plan Bangunan
6.  Gambar Denah Bangunan
7.  Peta ke lokasi / share lokasi.

Pengurusan PBG Profesional Yogyakarta
Alamat Kantor : JL. Kaliurang Km 5.7, Gg.Pandega Siwi No.103/ 3A Yogyakarta
e-mail : 8msugiharto@gmail.com
Phone : 081 289 85 8887

The post Pengurusan PBG Profesional appeared first on Biro jasa perijinan dan Properti Yogyakarta.

Pemecahan Sertifikat (Pengurusan Perizinan Tanah Kavling)

Tanah kavling adalah tanah yang dipetak dengan tanah luas menggunakan satu sertifikat tanah. Ini selanjutnya di petak-petak.

Atau mungkin anda hanya ingin membeli sebagian tanah kavling tersebut, sehingga diperlukan untuk memecah sertifikat tanah tersebut. Mungkin selama ini banyak diantara anda yang belum mengetahui cara memecah sertifikat tanah ini.

Tepatnya, untuk tanah yang di atas 15 are atau dipecah menjadi 10 kavling harus mengajukan izin tersebut.

Prosedur pengajuan izin kavling itu tidaklah rumit. Masyarakat hanya perlu membuktikan bahwa tanah itu berukuran di atas 15 are,lantas ada IPPT penyanding dengan sebutan batas-batas.

Proses Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling mempunyai, Syarat Peraturan sebagai berikut :

1. Luas Tanah Kavling minimal 80 meter persegi.
2. Membuat jalan sendiri dengan lebar minimal 6 meter jika Tanah atau Rumah menghadap
satu arah semua, dan lebar jalan minimal 8 meter jika Tanah atau Rumah saling
berhadap – hadapan.
3. Menyiapkan Sanitasi atau Selokan serta System Drainase yang layak agar tehindar dari Banjir.
4. Menyediakan Fasilitas Umum (FASUM) minimal 40% dari total luas tanah induk. Fasilitas umum itu termasuk Jalan, Sanitasi & Tanah Kosong yang bisa digunakan untuk Taman Bermain, Tempat Olahraga, Tempat Ibadah, Penghijauan dll.

Jika tidak mentaati Peraturan 2020 (Perizinan Tanah Kavling) diatas maka proses pemecahan sertifikat tidak akan bisa dilaksanakan, Pembuatan izin IMB pun terkendala. Peraturan ini berlaku di kota – kota besar seperti di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya – Sidoarjo dan sekitarnya serta kota lainnya.(peraturan tiap daerah mungkin bisa berbeda – beda, tapi paling tidak hampir sama).

Untuk lebih Amannya agar tidak terjadi masalah dikemudian hari, Penjual atau Pengelola seharusnya lebih dahulu memecah Sertifikat Tanah Kavling sebelum dijual, jadi tiap tanah kavling sudah ada sertifikatnya sendiri – sendiri. Sehingga jika ada pembeli yang sudah melunasi kredit atau membeli secara Tunai,pengelola bisa langsung menyerahkan sertifikatnya masing – masing.

CIRI MAKELAR TANAH RUMAH PENIPU :

Anda perlu berhati – hati jika ada Penjual atau Pengelola Tanah Kavling yang baru melakukan Pemecahan Sertifikat saat semua pembeli melunasi kredit, karena Peraturan Pemecahan Sertifikat Tanah setiap tahun bisa berubah – ubah. Dikhawatirkan suatu saat tanah yang anda beli tidak bisa dipecah sertifikatnya karena tidak sesuai dengan peraturan yang baru atau berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota ternyata Tanah tersebut adalah tanah sawah yang berstatus LAHAN HIJAU. Kasus seperti inilah yang paling sering terjadi dalam penjualan tanah kavling saat ini dan sering berakhir menjadi Tanah Sengketa.

MODUS PENIPUAN DEVELOPER MARKETING PERUMAHAN :

Beberapa Kasus yang sering terjadi juga adalah tanah kavling yang dijual dengan cara kredit status sertifikatnya masih atas nama orang lain, dan yang sangat berbahaya jika orang tersebut meninggal dunia sebelum proses pemecahan sertifikat tanah, sementara pihak Keluarga si Penjual atau Pengelola tanah kavling tidak ada yang mau mengurus pergantian haknya, maka para pembeli akan sangat dirugikan dan nasibnya akan terkatung – katung dan semakin tidak jelas.

Kesimpulan

Jika Anda ingin mendirikan bangunan di atas Tanah Kavling maka Anda wajib mengurus terlebih dahulu Perizinan Tanah Kavling, berhati-hati dengan Developer maupun Makelar tanah yang menjual tanah Kavling tanpa ada Surat pemecah Sertifikat, perhatikan juga bahwa setiap sertifikat tanah harus bernomor yang berbeda. adapun langkah-langkah untuk pengurusan izin tanah kavling sangatlah mudah, yaitu :

1. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT).
2. Proses BPN
3. Proses Pecah Sertifikat Tanah
4. Proses IMB.

Bila anda masih merasa kesulitan untuk mengurusi izin tanah Kavling maupun tidak punya waktu karena kesibukan, maka Anda bisa menghubungi kami untuk pengurusan dan kelancaran izin Tanah Kavling Anda. Saat ini kami Siap mengurusi perizinan Tanah Kavling untuk Wilayah D.I Yogyakarta dan sekitarnya.

The post Perizinan Tanah Kavling appeared first on Biro jasa perijinan dan Properti Yogyakarta.

AMDAL Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berisi tentang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik dan kultural. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan,dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari :

• Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
• Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
• Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
• Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

UKL / UPL dan SPPL Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Rekomendasi UKL-UPL dan SPPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban rekomendasi UKL-UPL ke dalam penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak, maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

DELH dan DPLH Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL ( Contoh : usaha / kegiatan tersebut sudah berjalan / berproduksi dan masuk dalam kategori wajib AMDAL tetapi tidak mempunyai dokumen AMDAL ) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.( Contoh usaha / kegiatan tersebut sudah berjalan / berproduksi dan masuk dalam kategori wajib UKL/UPLtetapi tidak mempunyai dokumen UKL / UPL )

Kriteria DELH dan DPLH

DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

1. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
4. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anda Membutuhkan Pengurusan Perijinan Dokumen Lingkungan Yogyakarta! Silahkan menghubungi kami saat ini juga …..

Contact Person : 081 289 85 8887
E-mail : 8msugiharto@gmail.com

The post Izin Dokumen Lingkungan appeared first on Biro jasa perijinan dan Properti Yogyakarta.

Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/ usaha yang dilakukan, dengan batasan keluasan sebagai berikut :

untuk usaha pertanian &le 25 Ha,
untuk usaha non pertanian &le 1 Ha,
untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan keluasan.

Dasar Hukum :
1. Perda No. 19 tahun 2001 tentang IPPT
2. Keputusan bupati no. 53/KEP.KDH/A/ 2003
3. Perbup No 8 tahun 2009 tentang index peruntukan penggunaan tanah

Izin Pemanfaatan Tanah wilayah Yogyakarta

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pengurusan perijinan IPT jogjakarta :

• Foto Copy KTP Pemohon / Pemilik
• Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir
• Foto Copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
• Foto copy bukti kepemilikan tanah yang direncanakan akan diperoleh dan atau yang akan dipergunakan
• Foto copy nomor wajib pajak
• Gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon.
• Notulen rapat pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan yang diketahui oleh dukuh, lurah desa, dan camat dengan disertai daftar hadir peserta sosialisasi (setelah rapat koordinasi dilaksanakan)
  Salinan surat persetujuan penanaman modal dari Presiden / BKPM / BKPMD bagi perusahaan PMA / PMDN.
• Site plan sementara
• Surat kuasa bila diurus orang lain
• Surat pernyataan dengan materai cukup tentang penyediaan fasilitas makam (khusus rencana pembangunan perumah)
• Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kerelaan dari pemilik hak atas tanah.
• Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kesanggupan akan memberi ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah
• Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan grup pemohon.
• Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal).

Untuk informasi lebih detail mengenai pengurusan perijinan IPT di Jogjakarta, silahkan menghubungi kami, dokumen yang dibutuhkan akan kami ambil di tempat Anda.

Biro Jasa Yogyakarta
Alamat Kantor : JL. Kaliurang Km 5.7, Gg.Pandega Siwi No.103/ 3A Yogyakarta
e-mail : 8msugiharto@gmail.com
Phone : 081 289 85 8887

The post Perizinan IPT Yogyakarta appeared first on Biro jasa perijinan dan Properti Yogyakarta.

Jasa Perizinan IMB

The post Jasa Perizinan IMB appeared first on Biro jasa perijinan dan Properti Yogyakarta.